siar.id, Internasional – Korea Utara dikabarkan terancam mengalami bencana kelaparan akibat krisis pangan dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti dikutip Al Jazeera, Rabu 22 Februari 2023, hal itu disebabkan karena bencana alam, sanksi internasional yang ditujukan untuk mengekang program misil dan nuklirnya, serta pemotongan tajam dalam perdagangan dengan China karena penguncian dan penutupan perbatasan Covid-19.
Di tengah kesulitan tersebut, surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun, mengatakan bahwa menerima bantuan eksternal untuk mengatasi krisis pangan akan sama dengan mengambil “permen beracun”.
Surat kabar itu justru mendesak kemandirian ekonomi di tengah laporan krisis pangan dan memperingatkan agar tidak mengandalkan bantuan ekonomi dari “imperialis” yang menggunakan bantuan sebagai “jebakan untuk menaklukkan dan menjarah” negara-negara penerima serta mengganggu politik internal mereka.
“Adalah kesalahan untuk meningkatkan ekonomi dengan menerima dan memakan permen beracun ini,” tulis tajuk rencana koran Partai Buruh tersebut.
Tajuk rencana ini mencuat beberapa hari setelah Korea Selatan mengumumkan bahwa kekurangan pangan di Korea Utara “tampaknya makin memburuk”.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mengungkapkan pada Selasa bahwa baru-baru ini tampaknya telah terjadi peningkatan kematian akibat kelaparan di beberapa provinsi Korea Utara.
“Produksi pangan turun sejak tahun lalu, dan ada kemungkinan masalah penyaluran karena perubahan kebijakan pasokan dan distribusi pangan mereka,” ujar seorang pejabat kementerian kepada wartawan.
Pada Desember lalu, badan pembangunan pedesaan di Korea Selatan memperkirakan produksi tanaman Korea Utara telah turun 3,8% sejak 2021, karena kondisi cuaca dan hujan musim panas yang dahsyat.
Wadah pemikir yang berada di Amerika Serikat, 38 North, memperingatkan bulan lalu bahwa Korea Utara yang terombang-ambing akibat banjir dan topan serta sanksi global atas program nuklirnya yang berada “di ambang kelaparan”.
Sebagian besar badan PBB dan kelompok bantuan sektor Barat telah meninggalkan Korea Utara setelah pandemi. Kini China menjadi salah satu dari sedikit sumber bantuan pangan eksternal mereka.
Menteri Unifikasi Korea Selatan Kwon Young-se sebelumnya menyampaikan Pyongyang telah meminta Badan Dunia untuk Pangan, WFP, untuk memberikan dukungan. Namun, tidak ada kemajuan dikarenakan perbedaan mengenai masalah pemantauan.
Kementerian Unifikasi juga telah mengatakan Pyongyang telah secara efektif mengakui situasi pangan yang semakin memburuk di negara itu dengan menyuarakan pertemuan “mendesak” dari Partai Buruh yang berkuasa di bidang pertanian bulan ini. Kementerian mengatakan sangat jarang sekali bagi Pyongyang melakukan pertemuan khusus seperti itu.
Sementara itu, kantor berita Korea Selatan Yonhap mengabarkan bahwa sekitar 700 narapidana di tiga penjara pedesaan Korea Utara, termasuk juga di pusat kota Kaechon, telah meninggal karena kelaparan dan penyakit dalam dua tahun terakhir, dilansir sumber yang tidak disebutkan namanya.
Surat kabar Dong-a Ilbo juga mengabarkan pekan lalu bahwa Korea Utara telah mengurangi jatah makanan harian bagi tentaranya untuk pertama kalinya dari tahun 2000. Surat kabar itu melansir seorang pejabat senior Korea Selatan yang tidak bisa disebutkan namanya.
